Wabup Sidoarjo Hj Mimik Idayana Inginkan Sosialisasi Masif Aturan Pajak Daerah

Mengecek pelayanan publik oleh OPD kepada masyarakat, Wakil Bupati Sidoarjo Hj Mimik Idayana melakukan sidak ke sejumlah instansi, Selasa (25/2/2025).

Baca Juga

Sidak Pembangunan SMPN 2 Tulangan, Wabup Sidoarjo Janji Kawal Kualitas Proyek
Ribuan Warga Sidoarjo Berbondong-bondong Hadiri Open House Wabup Hj Mimik Idayana
Sidak TPA Jabon, Wabup Sidoarjo Hj Mimik Janji Beri Kantong Plastik Sampah Setiap Rumah

Kali ini yang jadi sasaran sidak Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Kecamatan Kota Sidoarjo dan Badan Pelayanan Pajak serta Dinas Aset Daerah.

Dalam sidaknya, Hj Mimik tak segan menyapa warga dengan senyuman khasnya. “Gimana ada keluhan apa bapak dan ibu, silakan diungkapkan biar segera kita benahi,” tanya Hj Mimik kepada warga yang menunggu antrean di Puskesmas dan Kecamatan Kota Sidoarjo serta Badan Pelayanan Pajak Daerah.

Hj Mimik mengatakan secara umum pelayanan publik di instansi yang dikunjungi berjalan baik. “Saya sangat apresiasi pelayanan publik sudah menerapkan sistem online sehingga meminimalisir antrean, jadi masyarakat gak perlu menunggu lama untuk mengurus kebutuhannya,” ujarnya.

Hanya saja yang perlu ditekankan yakni sosialisasi ke masyarakat diintensifkan lebih masif seperti aturan soal pajak daerah serta peran puskesmas pembantu di desa agar masyarakat tidak langsung ke Puskesmas Kecamatan.

“Masih banyak masyarakat yang tidak mengerti aturan terkini tentang pajak daerah, saya minta agar Badan Pelayanan Pajak harus gencar mensosialisasikan ke bawah,” pinta Hj Mimik kepada Sekretaris Badan Pelayanan Pajak Daerah Sulistyono.

Sementara itu, peningkatan kualitas pelayanan ke masyarakat, Hj Mimik menekankan pada petugas pelayanan untuk bersikap ramah, murah senyum dan cekatan kepada warga yang datang.

“Tingkatkan kualitas pelayanan yang baik dan jangan lupa kerja keras meningkatkan pendapatan daerah melebihi target yang ditentukan,” paparnya.

Sementara saat sidak ke Dinas Aset Daerah, Wabup Hj Mimik menanyakan adanya kendaraan yang akan dilelang. “Ada berapa kendaraan yang dilelang, apa yang masih layak juga dilelang,” tanyanya kepada Kabid Aset Daerah Djen Anis.

Kabid Aset Daerah Djen Anis mengatakan bahwa kendaraan yang akan dilelang kondisinya sudah rusak.

“Jumlahnya ratusan, untuk kendaraan yang masih layak tidak dilelang seperti mobil di DPRD, nanti kita tarik untuk diberikan ke OPD yang kekurangan kendaraan,” jelasnya.

Hj Mimik mengatakan bahwa melelang kendaraan dinas yang masih bagus kemudian membeli lagi yang baru tidak sesuai dengan prinsip efisiensi anggaran.

“Sangat boros jika melelang kendaraan yang masih bagus, kemudian beli baru,” tegasnya.