Wagub Jatim Dorong Sinergitas Percepat Penanganan Banjir Luapan Kali Lamong

Emil Dardak dan Komisi D DPRD Jatim/Ist
Emil Dardak dan Komisi D DPRD Jatim/Ist

Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Komisi D DPRD Jawa Timur meninjau kondisi banjir di sepanjang aliran Kali Lamong, Kabupaten Gresik sebagai upaya penangan banjir secara menyeluruh.


Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengajak pemangku kepentingan di wilayah aliran Kali Lamong untuk membentuk forum sinergitas dalam merumuskan langkah strategis menangani banjir.

"Forum Sinergitas ini, akan menjadi wadah koordinasi terkait banjir Kali Lamong. Di antara empat daerah terdampak, adalah Kabupaten Gresik, Lamongan, Mojokerto, dan Kota Surabaya. Sehingga, dalam penanganannya akan melibatkan Kementerian PUPR," ujarnya dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (5/3).

Melalui sinergitas antar wilayah ini, lanjut Emil persoalan banjir Kali Lamong dapat ditemukan solusi yang tepat dan secara bersama-sama dalam menanganinya. 

"Ini adalah momentum penting, Kali Lamong di Gresik memang tidak baik-baik saja, dan kami perlu duduk bersama dalam satu forum untuk memastikan ada langkah konkret ke depan," tegasnya. 

Senada disampaikan Ketua Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim. Menurut dia, forum yang digagas bersama itu akan menjadi titik temu untuk mempercepat realisasi anggaran dan kebijakan strategis terkait penanganan banjir luapan Kali Lamong.

“Komisi D membangun satu forum sinergitas yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menyelesaikan persoalan banjir, bukan hanya di Kali Lamong, tetapi juga banjir yang terjadi di seluruh Jawa Timur,” ungkapnya.

"Dalam forum ini, nantinya akan mengundang beberapa pihak terkait. Seperti, pengelola Sungai Bengawan Solo, Sungai Brantas, BPBD, Dinas PU SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup, agar penanganan banjir bisa dilakukan secara komprehensif," tandasnya.

Sementara, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani menekankan perlunya melakukan normalisasi Kali Lamong sepanjang 48 kilometer. Karena selama ini pemerintahannya telah melakukannya dengan menggunakan APBD murni serta pembangunan kolam retensi didaerah paling rawan seperti di Kecamatan Cerme. 

"Untuk menyelesaikan masalah banjir secara tuntas, memang diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat," ujarnya.

“Kami berharap pemerintah provinsi dan pusat dapat turut serta dalam pembangunan kolam retensi di wilayah rentan banjir sepanjang Kali Lamong. Sebab saat ini, anggaran APBN sebesar Rp100 miliar hanya mencakup sebagian kecil kebutuhan,” pungkasnya.

ikuti terus update berita rmoljatim di google news