Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony menilai, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid III yang diputuskan oleh Gubernur Jatim untuk Surabaya Raya dianggap gagal.
- Pilihan Kebijakan Penanganan Covid-19 Keliru, Guru Besar ITS: Bonus Demografi Malah Jadi Bom Demografi
- Program Prabowo Makan Siang Gratis Bisa Hapus Stunting dan Kurangi Beban Masyarakat Miskin
- SBY dan Megawati Tegas Menolak Presiden 3 Periode, Jerry Massie: Hanya Pengusaha yang Getol
"Ini kan sama dengan anak sekolah yang tidak naik kelas, jadi harus mengulang lagi," jelas AH Thony dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (28/5).
Ia menerangkan kegagalan pemerintah dalam hal ini terutama berkaca pada PSBB jilis I dan II itu lantaran tidak tegasnya pemerintah dalam mengambil suatu tindakan terhadap masyarakat yang tak mematuhi protokol kesehatan.
"Bisa jadi ini karena tingkat kedisiplinan masyarakat yang rendah. Karenanya pemerintah harus tegas, kalau perlu ada sanksi," katanya.
Bahkan kemungkinan besar kegagalan sebelumnya itu karena pemerintah kota maupun propinsi tidak punya skema yang jelas dalam penanganan pandemi Covid-19 ini.
"Kalau masyarakat berontak berarti tidak ada skema penanganan yang jelas," terangnya.
Legislator asal partai Gerindra ini juga mencermati jika Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 oleh Pemkot Surabaya sangat amburadul sehingga tidak berjalan maksimal.
"Tidak ada keputusan Presiden yang mengharuskan semua OPD bergerombol buat wedhang pokak. OPD tetap menjalankan tugas masing-masing terutama yang menangani persoalan ekonomi masyarakat," tandasnya.
Politisi yang juga aktifis LSM ini menjelaskan, pentingnya skema agar ekonomi masyarakat tetap berjalan ditengah pandemi.
"Bagaimana perdagangan tetap berjalan, toko diperbolehkan buka, begitu pula warung PKL, dan pasar dengan protokoler kesehatan yang tepat," paparnya.
Kebijakan itu juga berlaku untuk sektor industri, sebagai salah satu tiang penyangga ekonomi nasional.
"Ibaratnya satu keluarga ada yang sakit apa kemudian seluruh anggota keluarga berhenti beraktifitas untuk menjaga yang sakit, kan tidak. Ada yang menjaga dan yang lain tetap beraktifitas memenuhi kebutuhan ekonomi," pungkasnya.
Sebelumya pernyataan yang sama bila PSBB jilid III mubazir juga disuarakan Paguyuban Arek Suroboyo.
Dengan menggelar aksi, mereka mendatangi Gedung DPRD Surabaya menyerukan agar PSBB jilid III dihentikan.
Mereka menganggap kematian masyarakat bukan karena virus Corona tapi karena kelaparan.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Terkecoh Singapura Soal FIR, Ketua ICASL Sebut Indonesia Bernegosiasi Tanpa Ideologi
- PKS Minta Pemerintah Jeli Kelola Sistem Pangan Nasional
- Keuangan Pertamina Memburuk, Marwan Batubara Desak Jokowi Cairkan Subsidi Dari APBN
