Dihadapan wakil rakyat warga Desa Pakel berkeluh-kesah atas persoalan sengketa lahan atau agraria dengan PT Bumi Sari yang hingga kini tak kunjung usai. Itu saat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua P Simanjuntak serap aspirasi ke Desa Pakel, Kecamatan Licin, Banyuwangi.
- Puluhan UMKM Meriahkan Pembukaan Bazar Ramadhan Megilan
- Terus Dikebut, Frontage Road Sidoarjo Segmen 1 Aloha Segera Tuntas
- Diterjang Angin Kencang, Arus Lalulintas Jember - Bondowoso Macet Total
Politisi Golkar itu datang didampingi, Wakil Ketua DPRD yang juga Ketua DPD Golkar Banyuwangi, Ruliyono dan Ketua Fraksi Golkar, Umi Kulsum.
Warga yang tergabung dalam Rukun Tani Sumberejo Pakel (RTSP) menyampaikan uneg-unegnya terkait persoalan sengketa lahan perkebunan yang sudah berlangsung 30 tahunan ini.
Sekretaris RTSP Sri Maryati mengatakan, selama ini sudah sering kali ada pejabat turun melakukan serap aspirasi ke masyarakat Pakel. Sayangnya, sejak dulu hingga saat ini tidak ada satupun aspirasi yang ditindaklanjuti.
"Tapi sampai sekarang belum ada kelanjutan entah karena apa, saya tidak tahu juga," kata Sri Maryati dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (19/1).
Dirinya mewakili masyarakat Pakel yang berjuang atas lahan yang diserobot PT Bumi Sari dapat segera tuntas alias dikembalikan kepada warga Desa Pakel.
"Kami tidak ingin bolak balik seperti ini. Tapi tidak ada kelanjutan," keluhnya.
Selama ini, imbuh Suwarno, baik Pemerintah Daerah, BPN, maupun DPRD saling lempar saat dihadapkan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Pakel. Dalam kesempatan itu, ia memohon kepada para wakil rakyat untuk membantu menyelesaikan sengketa agrarian yang terjadi.
"Selama ini saling lempar. Kata bapak Bupati suratnya tidak ada, saya hanya bikin peta. Katanya pertanahan saya hanya bikin surat. Jadi, masyarakat mau ngadu ke siapa kan bingung karena saling lempar," ungkapnya.
Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat enggan mengomentari bila banyak pejabat yang sudah datang melakukan serap aspirasi di Desa Pakel. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut yang nyata dan menguntungkan warga.
"Saya enggak tahu persoalan itu dan saya enggak mau mengomentari itu. Saya tidak masuk ke wilayah itu. Saya baru tahu kalau sudah ada pejabat yang datang," kilahnya.
Yang pasti, kata dia, apa yang telah disampaikan oleh perwakilan warga Pakel yang tengah berjuang atas lahan mereka maupun dari pihak-pihak terkait akan menjadi bahan DPRD Provinsi untuk diteruskan kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Rapat Paripurna Penetapan Perubahan Propemperda 2022 dan 2023 Kedepankan Skala Prioritas
- Sebulan Sampah Rumah Tangga Masker Capai 863 Kilogram, Begini Cara Penanganannya
- Mengetuk Pintu Jokowi, Pelaku Pariwisata Mojokerto Pasang Bendera Putih
