Bencana alam yang terjadi di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, merupakan akibat dari perbuatan manusia yang merusak lingkungan.
- WALHI Sebut Jokowi Tidak Serius Selesaikan Masalah Kebakaran Hutan
- Walhi Minta Pemerintah Tegas Cabut Izin Perusahaan Perusak Lingkungan dan Pemicu Konflik
- Kritik Sejumlah Kepala Daerah Aceh, WALHI Nilai Pembangunan Infrastruktur Abaikan Keselamatan Lingkungan
Begitu yang pengantar Direktur Eksekutif Wahli Nur Hidayati saat membuka acara seminar Public Virtue Research Institute (PVRI) bertemakan "Bencana Alam di NTT dan Proyek Hutang Mandalika di NTB: Perspektif Keadilan Sosial, Gender, dan Iklim”, Minggu (18/4).
"Apa yang terjadi di Mandalika adalah potret di mana ruang itu dipandang sebagai alat produksi akumulasi kapital dan ini rencana pemerintah yang disebut sebagai perampasan ekonomi khusus,” tegas Yaya, sapaan karibnya.
Yaya mengatakan, bahwa pemerintah yang bakal melakukan banyak proyek-proyek pembangunan infrastruktur di wilayah NTT dan NTB sangat tidak transparang dan tidak melibatkan aktif masyarakat.
“Dan kemudian mengakibatkan berbagai konflik, jadi kasus Mandalika ini sebenarnya bukan kasus yang hanya satu-satunya di Indonesia, tapi adalah hanya sebagai potret masih banyak kasus-kasus serupa akibat bagaimana pemerintah melihat ruang-ruang di Kepulauan Nusantara ini,” tandasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Silaturahmi Penguatan Pasar Antar Daerah Bersama Masyarakat Kelahiran Jatim di NTB, Gubernur Khofifah Harapkan Sambung Seduluran Makin Kuat
- WALHI Sebut Jokowi Tidak Serius Selesaikan Masalah Kebakaran Hutan
- Walhi Minta Pemerintah Tegas Cabut Izin Perusahaan Perusak Lingkungan dan Pemicu Konflik
