Warga Kecamatan Sukomanunggal mengungkapkan berbagai persoalan yang mereka hadapi kepada anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, saat reses pada Senin (24/2/2025). Beberapa keluhan utama yang disampaikan antara lain kesulitan dalam memperoleh lapangan pekerjaan, masalah terkait disabilitas, dan kurangnya pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
- Ramai Tagar #DarimanaDuitKaesang, Pertanyakan Kekayaan Anak Jokowi Bisa Beli Saham dan Klub Bola
- Selesai Hajatan Kaesang, Presiden Jokowi Langsung Terbang ke Belgia
- Beri Jempol Jenderal Andika, Rizal Ramli: Semoga Kapolri dalam Gelombang yang Sama
Cahyo Harjo Prakoso, saat ditemui usai acara reses, mengungkapkan bahwa ia mendengar langsung aspirasi warga yang menginginkan solusi konkret untuk ketiga masalah tersebut.
"Tadi ada beberapa aspirasi saat reses di Sukomanunggal. Pertama terkait lapangan pekerjaan, masalah disabilitas dan juga infrastruktur," katanya.
Masalah lapangan pekerjaan menjadi sorotan utama, karena warga merasa industri yang ada di Sukomanunggal belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat sekitar.
“Banyak lulusan SMA dan sarjana S1 di sini yang masih menganggur,” ucap Cahyo, yang juga merupakan politisi Partai Gerindra.
Sebagai langkah responsif, Cahyo berjanji akan menindaklanjuti keluhan ini dengan mencari solusi terbaik, salah satunya dengan membuka peluang wirausaha bagi generasi muda.
“Kami akan diskusikan dengan dinas terkait untuk memberi pelatihan kepada generasi muda agar bisa menjadi pengusaha,” tegasnya.
Selain itu, masalah kedua yang diangkat adalah kondisi penyandang disabilitas, baik dari segi pendidikan, kualitas hidup, kesehatan, maupun akses pekerjaan. Cahyo menegaskan perlunya pelatihan dan pendampingan lebih lanjut untuk kelompok tersebut.
"Ada juga keluhan terkait infrastruktur. Masih banyak genangan banjir, dan jalan protokol yang kondisinya belum memadai," ungkap Cahyo, menanggapi keluhan warga mengenai infrastruktur yang belum memadai.
Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Cahyo mengungkapkan akan berkoordinasi dengan komisi terkait di DPRD serta pihak pemerintah kota dan provinsi.
"Kami akan mencari solusi terbaik bersama DPRD Kota Surabaya karena beberapa hal menjadi kewenangan provinsi dan sebagian lainnya kewenangan kota. Kami akan terus berusaha mencari jalan tengah untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Menjelang Porprov Jatim IX, DPRD Soroti Minimnya Sosialisasi dan Harap Dampak Ekonomi Maksimal
- Komisi E DPRD Jatim Kawal Nasib Kontraktor Proyek SMK Rp 171 Miliar yang Belum Dibayar, Diduga Penipuan
- Prabowo Hapus Kuota Impor, Ra Huda Ingatkan Nasib Petani Garam Madura
