Mendekati Pilpres 2024, banyak beredar hasil survei. Mencermati maraknya hasil survei Pilpres 2024 tersebut, menurut peneliti dari Pusat Study Transformasi Sosial Dan Pembangunan UNAIR DR Suko Widodo,Msi mempertanyakan tingkat akurasinya.
- KPU Umumkan 63 Lembaga Survei yang Daftar untuk Pemilu 2024, Baru 33 Berstatus Terdaftar
- Belum Ada Lembaga Survei Rilis Paslon Raih 50 Persen Suara, Pilpres Satu Putaran Sulit Terwujud
- Akal-akalan Lembaga Survei, Masih Layakkah Dipercaya?
Karena, sejumlah hasil yang dipublikasikan jauh dari realitas pendapat publik selama ini.
Sebagai peneliti, Suko meragukan atas hasil yang dirilis ke publik selama ini.
“Misal, ada kandidat dari Jakarta. Selama ini mereka sangat jarang hadir di Jatim, tapi hasil survei elektabikitasnya tinggi. Ini rasanya tidak masuk akal” ujar Suko Widodo, Kamis, (19/10/23)
Pria yang juga sebagai dosen Komunikasi Politik Unair ini menilai bahwa hasil survei itu digunakan sebagai strategi kampanye untuk meraih simpati publik.
Pantauan sama juga dirasakan oleh Bramantyo dari Kolokium.id, sebuah lembaga riset digital di bidang pemilu. Menurut Bram, banyak hasil survei yang tak masuk akal dan tidak sesuai dengan realitas.
“Perang hasil survei juga terjadi dalam dunia digital. Banyak hasil meragukan disebar melalui media digital”, ujarnya.
Maraknya hasil survei tersebut bisa mengaburkan opini orisinil warga masyarakat. Bahkan mengaburkan kebenaran pendapat masyarakat. “Cara itu bisa menyesatkan publik”, ujarnya. Karenanya, Suko mengingatkan agar publik berhati hati dan jangan mudah terperdaya. Apalagi jika hasilnya sangat ekstrim.
Menurut Suko, selama ini masih banyak suara yang tersembunyi yang belum diekspresikan warga. “Kekuatan tersembunyi/ hiden itulah yang akan sangat menentukan arah politik," tuturnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Suko Widodo: Wartawan Tendem Diskusi Pemerintah Untuk Cari Solusi
- Pakar Sebut Popularitas Syarat Utama Memperebutkan Kursi Wali Kota Surabaya
- KPU Umumkan 63 Lembaga Survei yang Daftar untuk Pemilu 2024, Baru 33 Berstatus Terdaftar
