RMOLBanten. Seluruh fraksi di DPRD Banten satu suara menyetujui laporan panitia khusus (Pansus) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten tahun anggaran 2017.
- Bentrok Pekerja Indonesia dan TKA di PT GNI Morowali, Ini Pemicunya
- Jokowi Salah Besar Tidak Angkat Rizal Ramli, Padahal Dia Paling Mumpuni Atasi Krisis
- Menag Ingatkan BKM Jaga Masjid agar Tak Digunakan Politik Praktis
Paripurna kali ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Banten Nur’aeni.
Ketua Pansus LKPJ, Bonnie Mufidjar dalam pemaparannya mengatakan, catatan, saran dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti Pemprov meliputi lima poin, yaitu arah kebijakan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, penyelenggaran tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
Arah kebijakan umum pemerintah daerah, Pansus merekomendasikan agar Bappeda dapat melakukan transfer ilmu pengetahuan terhadap seluruh perencana program pada setiap OPD, untuk menentukan berbagai tolok ukur dan indikator kinerja. Sehingga LKPJ tahun berikutnya lebih terukur,†katanya.
Selanjutnya, dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pansus meminta gubernur mengoptimalkan pendapatan dari retribusi daerah dan menyelesaikan jumlah kehilangan pajak kendaraan bermotor.
Kemudian optimalisasi pendapatan dari tunggakan pajak kendaraan yang hilang 10-15 persen di masing-masing UPT, serta mengoptimalkan kekayaan daerah yang dimanfaatkan pihak ketiga. Selain itu, gubernur agar melakukan upaya menyehatkan Bank Banten,†ujarnya.
Berkaitan dengan belanja langsung yang tinggi tidak menunjukkan capaian indikator kinerja, Pansus merekomendasikan perlunya penempatan pejabat tinggi pratama yang sesuai kompetensi yang dibutuhkan OPD.
Pemerintah daerah juga menyusun rencana kerja yang lebih terukur, baik input, output, outcome, benefit hingga impact,†ujarnya.
Selain itu, Pansus juga menilai perlu ada sinkronisasi data tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) untuk dijadikan rujukan utama dalam program penanggulangan kemiskinan.
Beberapa hal lain yang disoroti Pansus antara lain, mengenai pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA), inventarisasi aset, pelayanan sambungan listrik masyarakat tidak mampu, keterbukaan informasi publik dan peningkatan peran inspektorat.
Pansus kembali mengulas empat indikator makro pembangunan yang tidak tercapai, sebagaimana target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2012-2017.
Mengacu indikator makro pada akhir 2017 menunjukkan tidak ada yang mencapai target, meski dibanding tahun sebelumnya ada kenaikan realisasinya,†kata Bonnie.
Diketahui, indeks pembangunan manusia (IPM) dari target 75,69 poin terealiasi 71,35 poin, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) 6,9-7,0 persen terealisasi 5,71 persen. Kemudian presentase penduduk miskin target 4,8-4,6 persen terealisasi 5,59 persen, dan presentase pengangguran terbuka (TPT) dari target 8,24 persen terealisasi 9,28 persen.
Sementara itu Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) meminta wakil gubernur, Sekda, dan seluruh OPD memperhatikan rekomendasi tersebut.
Tentunya gubernur tidak bisa mengawasi langsung, ada keterbatasan. Kontrol yang terbatas. Ini penting dan strategis. Rekomendasi harus dihargai dan sangat bermanfaat bagi gubernur dan OPD,†ujarnya.
Masih menurut WH, pihaknya mengapresiasi DPRD atas fungsinya melakukan pengawasan. Kepada wartawan, gubernur juga meyakinkan bahwa hubungan eksekutif dengan legislatif terjalin baik.
Otokrikik sebagai bentuk perhatian DPRD untuk kita tindak lanjuti. Saya berterima kasih optimalisasi peran pengawasan sudah dilaksanakan oleh DPRD. Kita yang harus respon. Tidak ada hubungan-hubungan yang kamu pikir mengerikan. Ini sedap-sedap semua,†kata WH.
Ia juga menjelaskan, tidak ada istilah penolakan terhadap LKPj gubernur. Bukan penolakan ya, nggak ada undang-undang mengatur penolakan. Dulu zaman LPj tahun 2000-an itu ada penolakan. Kepala daerah waktu itu bisa dijatuhkan. Sekarang yang ada rekomendasi,†ucapnya.
Wakil Ketua DPRD Banten, Nur’aeni usai acara mengatakan, DPRD mengoptimalkan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
Checks and balances harus ada. Ini Optimalisasi fungsi DPRD atas rangkaian pertanggungjawaban pemerintah,†kata politisi Partai Demokrat ini.[mor]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Tak Ada Orangnya Cak Imin di Kepengurusan PBNU, Gus Yahya Ingin Tegaskan Tidak Dekat dengan PKB
- Bersama 35 Elemen Relawan, Kelompok Perempuan Sidoarjo Dukung Kelana-Astuti
- Bertemu Di Bojongkoneng, Airlangga Dan Prabowo Capai Kata Sepakat Soal Ini
