Pernyataan para elite politik yang menyatakan Indonesia tidak ada uang untuk menggelar Pemilu 2024 harus dipikir ulang. Sebab, ucapan itu bisa saja berubah menjadi fitnah kepada pemerintah.
- DKPP Periksa Bawaslu Jatim dan Bawaslu Surabaya Atas Dugaan Laporan Caleg
- KPU Tetapkan 10 Parpol Peserta Pemilu 2024 Tak Lolos Parlemen
- Ormas-ormas Di Kota Probolinggo Siap Dukung Amin Ina Dalam Pilwali 2024
Begitu peringatan dari Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan lewat akun Twitter pribadinya.
Anthony Budiawan seolah sedang menyindir para pemimpin partai koalisi yang kebablasan dalam mencari alasan penundaan pemilu.
“Yang mengatakan negara tidak ada uang untuk Pemilu 2024 harus hati-hati, bisa dituduh memfitnah,” tegasnya.
Anthony Budiawan mengurai bahwa mengatakan pemerintah sedang tidak ada uang untuk menggelar Pemilu 2024 sama saja menyebut bahwa pemerintah sudah gagal dalam mengelola negara.
Untuk itu, ada konsekuensi logis bagi para pemimpin partai koalisi usai mengucapkan alasan tersebut.
“Mereka harus buktikan (pemerintah tidak ada uang). Kalau tidak, artinya memfitnah,” tutupnya seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- DKPP Periksa Bawaslu Jatim dan Bawaslu Surabaya Atas Dugaan Laporan Caleg
- KPU Tetapkan 10 Parpol Peserta Pemilu 2024 Tak Lolos Parlemen
- Ormas-ormas Di Kota Probolinggo Siap Dukung Amin Ina Dalam Pilwali 2024
